Nah, yang jadi sorotan bukan programnya, melainkan asal anggarannya. Selama ini sebagian dana MBG masuk ke dalam anggaran pendidikan. Menurut MK, cara seperti itu nggak bisa dipakai terus karena dana pendidikan punya fungsi utama buat mendukung kegiatan belajar-mengajar, mulai dari siswa, guru, fasilitas sekolah, sampai pengembangan pendidikan.

Lewat putusan tersebut, MK memberikan jalan tengah yang dinilai cukup adil. APBN 2026 tetap berjalan seperti yang sudah disusun supaya nggak bikin kondisi fiskal jadi berantakan. Tapi mulai penyusunan APBN berikutnya, pemerintah diminta mencari sumber pendanaan baru agar anggaran MBG berdiri sendiri dan tidak lagi mengambil porsi dari dana pendidikan. Target penyesuaian itu paling lambat harus selesai pada APBN Tahun 2028.

Buat JITUTOTO, keputusan ini sebenarnya jadi sinyal positif. Di satu sisi, program MBG tetap bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, dunia pendidikan juga tetap mendapat perlindungan sesuai amanat UUD 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan.

Sekarang tugas terbesar ada di tangan pemerintah dan DPR. Mereka harus segera duduk bersama menyusun skema pembiayaan baru yang lebih sehat, lebih transparan, dan tentunya tidak mengganggu anggaran sektor lain. Banyak opsi yang bisa dipertimbangkan, mulai dari efisiensi belanja negara, optimalisasi penerimaan pajak, hingga penataan ulang anggaran perlindungan sosial maupun kesehatan.

Nggak sedikit juga yang mendorong agar program MBG memiliki Undang-Undang khusus, bukan hanya berdasarkan aturan pemerintah. Kalau sudah punya payung hukum yang kuat, program ini bakal lebih terarah, memiliki sistem pengawasan yang jelas, serta tidak mudah berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan.

Selain itu, aturan yang lebih lengkap juga bisa mengatur standar kualitas makanan, keamanan pangan, pengawasan distribusi, audit keuangan secara berkala, hingga pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan penyimpangan. Dengan begitu, manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat tanpa membuka celah penyalahgunaan anggaran.

Banyak pihak juga berharap MBG tidak hanya fokus membagikan makanan bergizi, tetapi sekaligus mampu menggerakkan ekonomi daerah. Misalnya dengan mewajibkan pembelian bahan pangan dari petani lokal, peternak, koperasi, hingga UMKM sehingga roda ekonomi masyarakat ikut berputar.

Menurut pandangan JITUTOTO, putusan MK ini bukanlah akhir dari perdebatan, melainkan awal untuk membangun tata kelola program yang lebih baik. Pemerintah kini memiliki waktu untuk memperbaiki sistem pendanaan tanpa mengorbankan anggaran pendidikan. Jika seluruh proses dilakukan secara terbuka, profesional, dan melibatkan pengawasan yang ketat, MBG berpotensi menjadi salah satu program sosial jangka panjang yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pada akhirnya, tujuan utamanya bukan sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memastikan generasi muda tumbuh lebih sehat, cerdas, dan siap menjadi penerus bangsa di masa depan.